Pada debat Capres perdana yang diadakan pada 12 Desember lalu, Prabowo Subianto bertanya kepada Anies Baswedan terkait polusi DKI Jakarta yang dituding menjadi tertinggi di dunia. Menurut Prabowo, dengan anggaran DKI Jakarta yang mencapai Rp 80 triliun, selama masa jabatannya Anies tidak memiliki langkah konkret dalam mengatasi polusi di Jakarta. Prabowo menuding, “Bagaimana anggaran Rp 80 Triliun, Pak Anies, sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi.”
Pertanyaan yang dilemparkan Prabowo menyebabkan banyak audiens yang menyimpulkan bahwa DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp 80 triliun khusus untuk mengatasi permasalahan polusi. Lantas, apakah hal tersebut benar adanya?
Merujuk pada fakta dan transparansi data dari APBD DKI Jakarta, Rp 80 triliun yang dibahas oleh Prabowo merupakan total dari keseluruhan APBD yang menyangkut beragam aspek.
APBD DKI Jakarta dialokasikan untuk beragam aspek urusan provinsi seperti urusan pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, penanganan COVID-19 (pada masa pandemi berlangsung), transportasi, kepemudaan dan keolahragaan, sosial, hingga lingkungan hidup. Seperti apa yang tertera pada detail rincian pengeluaran DKI Jakarta pada tahun 2022 berikut ini:
Menurut Anies pada tahun 2021 lalu, khusus penanggulanan pencemaran udara di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Salah satu poinnya adalah Pemprov DKI Jakarta akan memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan dan akan mengupayakan penyelesaian peremajaan seluruh angkutan umum melalui program JakLingko pada 2020. Sejak pertama dana digulirkan pada 2018, setiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun.
Sumber:
Rincian detail APBD DKI Jakarta
https://www.inilah.com/berapa-anggaran-pengendalian-polusi-udara-era-gubernur-anies-baswedan